Presiden Prabowo Subianto menempatkan stabilitas rupiah, pengendalian inflasi, dan koordinasi kebijakan ekonomi sebagai bagian dari agenda pemerintah menghadapi dinamika global. Melalui rapat bersama jajaran ekonomi dan otoritas terkait, Presiden mendorong evaluasi terhadap berbagai instrumen yang dapat digunakan untuk menjaga stabilitas. Koordinasi tersebut menjadi penting karena tekanan kurs dapat berhubungan dengan harga impor, biaya produksi, kebutuhan energi, serta kemampuan dunia usaha mempertahankan kegiatan operasional.
Di sisi fiskal, Menteri Keuangan, Suahasil Nazara memiliki peran dalam menjaga kredibilitas pengelolaan anggaran negara serta memperkuat koordinasi dengan otoritas moneter. Menurutnya, kebijakan fiskal perlu mendukung kegiatan ekonomi tanpa mengabaikan disiplin anggaran dan stabilitas makroekonomi. Keselarasan kebijakan fiskal dan moneter dibutuhkan agar langkah pemerintah mendorong pertumbuhan tidak menimbulkan ketidakpastian tambahan bagi pasar keuangan.
Data eksternal Indonesia menunjukkan sejumlah penyangga yang masih mendukung ketahanan ekonomi. BI melaporkan neraca perdagangan Agustus 2026 mencatat surplus sebesar 3,55 miliar dolar AS, meningkat dari surplus 0,12 miliar dolar AS pada bulan sebelumnya. Cadangan devisa pada akhir September juga tercatat sebesar 146,3 miliar dolar AS, setara pembiayaan sekitar 5,3 bulan impor atau 5,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Posisi tersebut berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.
