“Isu ini bukan hanya tentang AIDS, TB, dan Malaria. Ini tentang bagaimana kita memastikan setiap warga, terutama kelompok rentan, tetap mendapatkan layanan kesehatan yang dibutuhkan, siapa pun mereka dan dalam kondisi apa pun,” kata Hengky.
Ia menegaskan, keberlanjutan program membutuhkan pembagian peran yang jelas antarpemangku kepentingan. Pemerintah daerah perlu membangun kebijakan dan sistem pembiayaan yang berkelanjutan. DPRD memberikan dukungan melalui kebijakan dan penganggaran, sementara dunia usaha dapat membuka ruang kontribusi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.
Di sisi lain, perguruan tinggi diharapkan menghadirkan pengetahuan dan inovasi, sementara masyarakat sipil memiliki peran penting dalam membangun kesadaran sekaligus menghapus stigma terhadap penderita. “Semua pihak harus membangun kesadaran dan menghilangkan stigma, dengan satu tujuan, jangan sampai ada layanan yang berhenti hanya karena sumber pendanaannya berubah,” ujarnya.
Hengky menekankan, seluruh upaya tersebut harus diarahkan pada target yang jelas, yakni mendukung eliminasi AIDS, TB, dan Malaria pada 2030.
Hengky juga menyoroti pentingnya sinkronisasi data dalam penanganan ATM. Ia mengatakan terdapat perbedaan angka kasus yang disampaikan dalam workshop dengan data yang dimiliki KPA Kota Kupang. “Data yang disampaikan panitia berbeda dengan data dari KPA AIDS Kota Kupang yang terakumulasi lebih dari 2.000 kasus. Ada selisih data. Karena itu, penting diadakan workshop ini,” katanya. Ia menyebutkan, pada 2025 tercatat 225 kasus AIDS, sedangkan sejak awal 2026 hingga Juli telah tercatat 102 kasus.
