4. Segera tarik TNI Polri dari tanah papua dan menghentikan segala bentuk pelanggaran HAM di papun
5. Segera baialhan henaikan pajah dan iuran yang membebankan rakyal, tertutama hebijakan yang justru mempersempit ruang hidup masyarakat kecil.
6. Segera sahkan RUU masyarakat Adat, RUU perampasan asset, dan RUU pekerja rumah tangga
7. Segera naikan gaji dosen dan guru, sebagai pilar penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa
8. Kami mendesak badan kehormatan DPRD untuk nonaktifkan sementara ketua DPRD kabupaten malaka karena dugaan penganiayaan terhadap masyarakat
9. Segera tempati kantor bupati malaka yang sudah dibangun dengan menghabiskan APBD kabupaten malaka yang sangal besae seniai 94.590.000.000 dari tahun anggaran 2022 sampai dengan 2024.
10. Kami meminta DPRD kabupaten malaka untuk bertanggung jawab dan menjelaskan dari mana anggaran beli mobil hiba sebanyak 7 unit yang diserahkan kepada tokoh agama dan forkopinda.
11. Segera tempati rumah jabatan bupati dan wakil bupati.
12. Kami mendesak DPRD kabupaien maiaka untuh telap mengawal KPK dan poida NTT dalam mengusul kasus dugaan korupsi proyek rumah bantuan badai seroja.
13. Kami meminta DPRD kabupaten malaka segera berkonsultasi dengan badan kepegawaian negara terkait pemblokiran sistim informasi ASN kabupaten malaka.
