Jakarta — Pemerintah daerah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi melalui mitigasi kekeringan, pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta peningkatan infrastruktur penanggulangan bencana. Langkah ini bertujuan mengurangi risiko kerugian ekonomi, menjaga ketersediaan air bersih, dan melindungi masyarakat serta lingkungan dari dampak perubahan kondisi cuaca.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Gorontalo meningkatkan sosialisasi mengenai wilayah rawan kekeringan melalui BPBD kabupaten/kota hingga perangkat desa. Upaya ini membantu petani mempertimbangkan ketersediaan air sebelum melakukan kegiatan pertanian guna mengantisipasi gagal panen dan kerugian ekonomi.
Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana BPBD Provinsi Gorontalo, Syahbuddin Buata, menekankan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap risiko kekeringan.
“Kita sudah banyak menyosialisasikan lahan rawan kekeringan. Jangan sampai ada petani yang tetap melakukan pertanian hingga akhirnya gagal panen yang berdampak ke ekonomi masyarakat,” kata Syahbuddin.
Pemerintah Provinsi Gorontalo juga memberikan dukungan melalui Biaya Tidak Terduga (BTT) penanggulangan bencana untuk operasional penyaluran air dan fasilitas penunjang air bersih.
“Untuk saat ini untuk operasional penyaluran air dan fasilitas penunjang untuk air bersih,” ujarnya.
Selain penanganan darurat, BPBD memperkuat mitigasi melalui pembaruan kajian rencana penanggulangan bencana setiap lima tahun sebagai acuan penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan perencanaan pembangunan daerah.
“Jangan sampai buat jalan di kawasan yang ada garis gemparnya atau pembangunan infrastruktur di daerah yang rawan banjir,” katanya.
Syahbuddin juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dan koordinasi lintas sektor dalam menghadapi ancaman bencana.
“Bencana banjir dan kekeringan ini menghadapinya harus sama-sama dengan kesadaran masyarakat dan kolaborasi lintas sektor di pemerintahan,” jelasnya.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi karhutla dan kekeringan melalui mitigasi serta perbaikan infrastruktur penanggulangan bencana. Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman menyatakan langkah tersebut dilakukan sebagai respons terhadap peringatan BMKG mengenai kondisi wilayah yang perlu diwaspadai.
“Ini kita lakukan sebagai bentuk persiapan dan menanggapi peringatan dari BMKG bahwa daerah ini termasuk kategori awas, sehingga perlu diwaspadai dan diantisipasi,” tuturnya.
Algafry menegaskan perlunya kesiapan mitigasi dan penanganan darurat sesuai kebutuhan di lapangan.
“Kita juga perlu memastikan langkah mitigasi dan penanganan darurat berjalan sesuai kebutuhan agar risiko bencana dapat ditekan,” tegasnya.
Sinergi pemerintah dan masyarakat diharapkan memperkuat kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi melalui pencegahan, penyebaran informasi risiko, dan peningkatan kapasitas penanggulangan bencana secara berkelanjutan.
