Oleh: Alexander Royce )*
Impian menjadi insinyur dirgantara dan bekerja di NASA mungkin terasa jauh bagi anak dari keluarga berpenghasilan terbatas. Namun, bagi Misfan Nazriel Faturrahman, siswa Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 13 Bekasi, cita-cita itu kini memiliki pijakan. Temannya, Silver Rubyana, ingin kuliah di Universitas Indonesia. Di Surakarta, Danindra Hanif Saputro membidik Universitas Pertahanan, sementara Agustina Bintang Prasistri berharap masuk Universitas Gadjah Mada. Kisah mereka menunjukkan kemiskinan tak semestinya membatasi masa depan anak.
Makna Sekolah Rakyat melampaui ruang kelas. Program ini memberi kesempatan kepada anak yang terhambat biaya dan keadaan keluarga untuk kembali belajar dalam lingkungan yang lebih tertata. Negara bukan hanya membuka pintu sekolah, tetapi juga perlu memastikan peserta didik dapat berkembang dan berani merencanakan masa depan.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa hingga Oktober 2026, sebanyak 265 Sekolah Rakyat telah dibangun di 131 kabupaten/kota. Program ini membuka kesempatan bagi lebih dari 45 ribu anak untuk kembali bersekolah. Menurut Teddy, sasaran utamanya keluarga miskin dan miskin ekstrem. Para siswa juga memperoleh tempat tinggal, fasilitas belajar dan olahraga, makanan bergizi, serta layanan kesehatan. Intervensi pemerintah pun menyentuh kebutuhan dasar yang kerap menghalangi anak bersekolah.
Capaian itu penting karena putus sekolah bukan semata persoalan ketiadaan gedung. Ada anak yang terhimpit ekonomi, harus membantu orang tua, atau tidak memiliki ruang belajar kondusif. Sistem berasrama dan pendampingan berupaya menjawab hambatan tersebut. Ajakan Teddy agar masyarakat mengunjungi sekolah juga menegaskan bahwa pendidikan membutuhkan kepedulian keluarga, komunitas, dan dunia usaha.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menempatkan Sekolah Rakyat dalam kerangka pembangunan manusia dan kebijakan fiskal berdampak. Dalam ulasan Kementerian Keuangan pada 2 November 2026, ia menekankan APBN tidak sekadar berisi angka penerimaan dan belanja. Setiap rupiah harus memberi manfaat, memperkuat kualitas manusia, meningkatkan produktivitas, dan menopang pertumbuhan. Dukungan pendidikan karena itu merupakan investasi jangka panjang, bukan semata biaya rutin negara.
Hal itu menggarisbawahi pentingnya belanja publik yang tepat sasaran. Sekolah Rakyat berkaitan dengan peningkatan gizi, layanan kesehatan, revitalisasi sekolah, dan digitalisasi pembelajaran. Anak sulit belajar optimal ketika kebutuhan dasar tak terpenuhi atau sarana tertinggal. Laporan Kementerian Keuangan menggambarkan perubahan nyata ketika siswa memperoleh asrama, makanan teratur, pendamping, dan jadwal belajar yang membangun disiplin serta kepercayaan diri.
Presiden Prabowo Subianto menempatkan perluasan Sekolah Rakyat sebagai agenda pemerataan pendidikan. Saat meninjau SRMA Margaguna pada September 2025, ia menyampaikan target 500 sekolah dalam lima tahun, atau sekitar 100 sekolah setiap tahun. Sekolah berasrama ini dipandang bukan hanya tempat belajar, melainkan intervensi sosial untuk memulihkan kepercayaan diri anak dari keluarga kurang mampu. Latar belakang ekonomi orang tua tidak boleh membatasi cita-cita anak.
Namun, keberhasilan Sekolah Rakyat tidak boleh berhenti pada jumlah bangunan dan siswa. Ukuran berikutnya ialah berapa banyak lulusan melanjutkan pendidikan, menguasai keterampilan relevan, dan memperoleh pekerjaan bermutu. Kualitas guru, literasi, numerasi, sains, teknologi, bahasa asing, dan akses internet perlu diperkuat. Pendampingan akademik serta konseling karier juga diperlukan agar cita-cita diterjemahkan menjadi rencana belajar dan persiapan seleksi. Kurikulumnya juga perlu memperkaya keterampilan hidup dan teknis, kepemimpinan, kejujuran, disiplin, serta etika kerja. Bekal tersebut membuat lulusan tidak hanya mengejar gelar, tetapi siap berkarya.
Jalur ke perguruan tinggi memiliki sejumlah penopang. KIP Kuliah membebaskan biaya pendidikan dan memberi bantuan hidup bagi calon mahasiswa berpotensi akademik yang terkendala ekonomi, setelah memenuhi syarat dan lolos seleksi. Pada jenjang lanjut, LPDP mendukung studi magister dan doktor, termasuk bidang STEM Industri Strategis serta kemitraan gelar ganda. Seleksi substansi LPDP 2026 berlangsung hingga 20 November, dengan hasil dijadwalkan 30 November. Program ini bukan jalur otomatis bagi siswa Sekolah Rakyat, tetapi dapat menjadi mata rantai yang disiapkan melalui informasi dan pembinaan.
Koordinasi lintas kementerian dan kampus menjadi penentu. Kemitraan dengan lembaga riset, industri, dan alumni dapat mengenalkan siswa pada profesi serta standar global. Pengayaan bahasa, olimpiade sains, proyek teknologi, pembelajaran daring, dan bimbingan beasiswa akan memperluas cakrawala. Pemerintah daerah perlu memastikan lulusan potensial tidak kehilangan kesempatan karena minim informasi atau biaya seleksi.
Agenda ini harus disertai evaluasi terbuka. Pemerintah perlu mengukur kemampuan dasar, kelulusan, penerimaan di perguruan tinggi, dan kiprah alumni. Kualitas asrama, keamanan anak, kecukupan guru, serta ketepatan sasaran juga harus diawasi. Transparansi akan memperkuat kepercayaan publik dan memastikan anggaran menjangkau mereka yang paling membutuhkan.
Dari Sekolah Rakyat menuju kampus dunia bukan lompatan instan, melainkan perjalanan panjang. Pemerintahan Presiden Prabowo telah membuka pintu melalui perluasan akses dan pemenuhan kebutuhan dasar. Berikutnya, mutu harus dijaga dan jembatan ke perguruan tinggi diperkuat agar setiap anak bersaing secara adil. Ketika anak dari keluarga rentan kelak belajar di kampus terbaik dan kembali mengabdi bagi Indonesia, investasi pendidikan negara akan menemukan hasilnya.
*) Penulis merupakan Pengamat Sosial
