Dalam sistem kepegawaian BKN masih tercantum nama kepala sekolah lama, sedangkan de facto, Bupati Birokrat senior telah mengganti kepala
sekolah. Lalu bagaimana nasib ribuan siswa yang sedang menunggu ijazah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi? Apakah akan berpengaruh kepada keabsahan para siswa jika ijazah tersebut ditandatangani oleh para kepala sekolah yang baru dilantik, yang sesuai administrasi kepegawaian belum diakui
karena sistem administrasi kepegawaian Kabupaten Malaka telah diblokir oleh
BKN? .
Penataan birokrasi wajib hukumnya memenuhi norma, standar, kriteria dan
prosedur (NSPK). Kenyataannya, sejak SBS-HMS dilantik, telah terjadi begitu
banyak anomali birokrasi di Malaka dengan alasan penataan birokrasi, seolah-olah orang-orang (ASN) yang menjabat sebelumnya adalah penjahat.
Fenomena ini dapat dilihat sebagai suatu pekerjaan politik berselubung dengan tameng birokrasi, yang sayangnya dilakukan oleh seseorang yang selalu mengaku diri sebagai
birokrat senior, tanpa berpikir akan berdampak secara massif.
Publik sedang menunggu, apakah Bupati SBS akan bertahan dengan
egonya untuk memuaskan partner politiknya atau mengorbankan egonya demi nasib ribuan anak Malaka?. (**)
