Namun, menurut Serena, upaya tersebut tidak akan optimal tanpa dukungan masyarakat, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kita membutuhkan kolaborasi yang lebih luas, karena perlindungan perempuan dan anak merupakan tanggung jawab bersama,” tegasnya.
Ia menambahkan, kebijakan perlindungan harus terus dievaluasi agar mampu menjawab perubahan perilaku masyarakat dan tantangan perkembangan teknologi. Pencegahan perlu berjalan beriringan dengan penanganan kasus, pendampingan korban, serta upaya membangun kesadaran masyarakat untuk tidak membiarkan kekerasan terjadi.
Persoalan kehamilan dan perkawinan anak juga menjadi perhatian Pemkot Kupang.
Serena menilai, lingkungan pergaulan, pola pengasuhan, dan kondisi sosial turut memengaruhi kerentanan anak. Karena itu, diperlukan penanganan yang serius, termasuk penelusuran terhadap kemungkinan adanya unsur paksaan dalam perkawinan anak agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.
Dalam diskusi tersebut, Veryanto Sitohang mendorong penguatan kebijakan daerah untuk memastikan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak berjalan secara berkelanjutan. Salah satu usul yang mengemuka ialah penyusunan peraturan daerah yang memperkuat perlindungan perempuan dan anak, disertai koordinasi lintas perangkat daerah.
