Penguatan tata kelola juga dilakukan melalui evaluasi terhadap kualitas layanan, mekanisme distribusi, operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga penguatan pengawasan keamanan pangan agar standar pelayanan terus meningkat di seluruh daerah.
Pemerintah menegaskan bahwa kritik yang bersifat konstruktif akan selalu menjadi bagian penting dalam penyempurnaan kebijakan. Namun demikian, masyarakat diimbau tetap mengedepankan literasi informasi, melakukan verifikasi terhadap setiap informasi yang beredar, serta tidak mudah terpancing provokasi yang dapat menimbulkan kesalahpahaman mengenai tujuan utama Program MBG.
Melalui evaluasi berkelanjutan, penguatan tata kelola, koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta keterbukaan terhadap masukan publik, pemerintah optimistis Program Makan Bergizi Gratis akan terus berkembang menjadi program yang semakin berkualitas, akuntabel, dan mampu memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.
