Ia juga menyoroti sejumlah persoalan yang masih ditemukan di berbagai daerah, seperti kesalahan penganggaran, pertanggungjawaban perjalanan dinas, hingga pelaksanaan pekerjaan fisik yang perlu menjadi perhatian serius ke depan.
Pada kesempatan yang sama, Ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao, Alfred Saudila, yang mewakili pimpinan DPRD dari 15 daerah penerima LHP BPK, menegaskan bahwa laporan hasil pemeriksaan BPK merupakan instrumen penting dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan transparan dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan mengawal tindak lanjut atas seluruh rekomendasi BPK demi memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang semakin baik. (prokopimsetdakotakupang)
