Wali Kota juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kota Kupang yang selama ini menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengawal pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.
“Sinergi antara eksekutif, legislatif, dan lembaga pengawasan seperti BPK merupakan kekuatan penting dalam membangun pemerintahan yang sehat dan dipercaya masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT, Triyantoro, menyampaikan bahwa opini WTP diberikan setelah BPK melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas pengendalian internal.
Ia mengapresiasi respons cepat dan sikap kooperatif pemerintah daerah selama proses pemeriksaan berlangsung. “Kami mengucapkan selamat atas diraihnya opini WTP. Kami mengapresiasi kerja keras kepala daerah dan seluruh jajaran yang kooperatif dalam penyusunan laporan keuangan serta cepat dalam memberikan klarifikasi dan data selama pemeriksaan,” ujarnya.
Meski demikian, Triyantoro mengingatkan seluruh pemerintah daerah agar serius menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan paling lambat 60 hari setelah laporan diterima, sebagaimana diamanatkan undang-undang.
