Wali Kota turut menyambut positif rencana pembentukan BPC PHRI Kota Kupang. Menurutnya, keberadaan kepengurusan di tingkat kota akan memperkuat koordinasi antara pemerintah dan pelaku usaha perhotelan serta restoran.
Ia juga menyambut rencana Musda PHRI NTT pada 13 Agustus 2026 dan berharap regenerasi kepengurusan dapat semakin memperkuat peran PHRI dalam pembangunan daerah. “Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat harus berkolaborasi. Kalau tiga unsur ini berjalan bersama, ekonomi bisa bergerak,” ujar Christian.
Sementara itu, Ketua BPD PHRI NTT, Juvenile Jodjana mengapresiasi hubungan baik yang terjalin antara PHRI dan Pemkot Kupang. Ia menyebut sejumlah persoalan, termasuk perparkiran dan perpajakan, dapat diselesaikan melalui komunikasi dan koordinasi. “Hubungan PHRI dengan Pemerintah Kota selama ini berjalan baik. Beberapa hal yang sempat kita diskusikan sebelumnya juga dapat diselesaikan dengan baik,” ungkap Juvenile.
Menurutnya PHRI NTT saat ini menaungi hampir 100 hotel dan restoran di seluruh NTT. Namun, sektor perhotelan menghadapi tantangan akibat berkurangnya kegiatan pemerintah di hotel, yang turut berdampak pada tingkat hunian dan rencana investasi baru.
Karena itu, PHRI mendorong kolaborasi dengan pemerintah melalui penyelenggaraan event yang mampu mendatangkan masyarakat dan wisatawan serta menghidupkan ekonomi lokal.
