Informasi yang beredar juga menyebutkan adanya permintaan keterangan terhadap sejumlah tokoh adat, tokoh masyarakat, dan kepala desa yang dianggap mengetahui pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
Meski demikian, media ini masih berupaya mengonfirmasi secara resmi kepada Kejati NTT mengenai identitas pihak-pihak yang telah diperiksa, materi pemeriksaan, serta perkembangan terbaru penanganan perkara tersebut.
Perlu ditegaskan bahwa pemanggilan atau pemeriksaan seseorang dalam proses hukum tidak serta-merta membuktikan adanya tindak pidana.
Setiap pihak tetap memiliki hak untuk memberikan keterangan dan membela diri sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Perkembangan penanganan dugaan persoalan proyek tanggul Naimana dan Oanmane kini menjadi perhatian masyarakat Kabupaten Malaka. Publik berharap aparat penegak hukum dapat mengungkap secara terang apakah terdapat penyimpangan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun penggunaan anggaran proyek tersebut.
Apabila dalam proses penyelidikan ditemukan bukti yang cukup mengenai dugaan tindak pidana korupsi, aparat penegak hukum dapat mengambil langkah hukum lebih lanjut sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan.
Karena itu, transparansi dan profesionalisme aparat penegak hukum menjadi hal penting agar penanganan perkara berjalan objektif, berdasarkan alat bukti yang sah, serta tidak merugikan pihak mana pun.
