“Kami tidak lihat ada upaya penyelidikan, apalagi penindakan. Kalau benar ada penyalahgunaan, kenapa Polres Malaka diam? Jangan sampai rakyat menilai bahwa ada keterlibatan pihak penegak hukum ,” tegas Marsel.
Menanggapi sikap pasif dari Polres Malaka, Marsel menyerukan kepada Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kapolda NTT untuk turun langsung dan menindak tegas pihak-pihak yang terbukti menyalahgunakan BBM subsidi, termasuk kontraktor pelaksana dan oknum yang terlibat dalam distribusi.
“Kapolda harus tindak tegas hal ini. Ini bukan sekadar pelanggaran administratif, tapi perampasan hak masyarakat. Kalau dibiarkan, ini akan menjadi kebiasaan yang buruk di daerah kabupaten Malaka,” ujar Marsel.
Akibat penyalahgunaan ini, masyarakat kecil mengalami kesulitan memperoleh BBM subsidi di SPBU. Banyak petani dan nelayan harus antre panjang, bahkan sering kehabisan stok akibat distribusi yang tidak tepat sasaran.
“Sementara proyek jalan terus, rakyat kecil justru menderita karena tidak bisa akses BBM subsidi berupa solar, saya dapat informasi dari masyarakat pada tanggal 25 Juli mereka menghubungi saya melalui via WhatsApp untuk mengirim BBM jenis solar dari Kupang ke Malaka, untuk traktor bajak sawah saya menilai bahwa BBM subsidi tidak tepat sasaran. (***)
