Sejumlah pihak di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Malaka bahkan dikabarkan mengeluhkan terbatasnya kas daerah serta pemangkasan anggaran yang berdampak langsung pada operasional program pelayanan publik. Kontras antara efisiensi birokrasi dan gelontoran dana besar untuk suporter bola inilah yang kini menuai kritik masyarakat.
Hendrik Modok Warga Malaka juga mantan ketua GMNI Belu Mempertanyakan dan mendesak adanya transparansi dan akuntabilitas dari Pemerintah Kabupaten Malaka, Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab.
Dia juga degan tegas mempertanyakan Pos anggaran mana yang digunakan untuk membiayai keberangkatan tersebut. Apa dasar hukum dan landasan program dari alokasi dana tersebut?. Siapa saja daftar penerima manfaat dari fasilitas tersebut?
Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana ratusan juta rupiah tersebut?
Dirinya juga degan tegas Mempertanyakan Kepala Sekolah yang ikut Serra pertandingan tersebut di Surabaya.
Selain itu, berbagai elemen masyarakat kini mendesak lembaga penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan aparat penegak hukum di daerah, untuk,menyelidiki dugaan penggunaan APBD dalam kegiatan tersebut guna memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang.(***)
