Komisi III DPR RI juga menyampaikan sikap terhadap penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan bahwa pihaknya menghormati proses hukum dan meminta agar pemeriksaan berlangsung secara profesional, objektif, serta transparan. Seluruh pihak diharapkan menghormati mekanisme hukum yang berlaku dan tidak melakukan intervensi terhadap proses penyidikan maupun pemeriksaan.
Proses penegakan hukum yang bebas dari intervensi menjadi syarat penting untuk mengungkap perkara berdasarkan bukti dan ketentuan yang berlaku. Penanganan kasus tidak boleh dipengaruhi tekanan politik, kepentingan kelompok, ataupun kedudukan seseorang dalam pemerintahan dan institusi penegak hukum. Setiap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui mekanisme hukum yang adil.
Pembenahan institusi penegak hukum perlu menjadi tindak lanjut dari pengungkapan dugaan penyadapan ilegal. Penindakan terhadap pihak yang terbukti terlibat harus berjalan beriringan dengan evaluasi sistem pengawasan, prosedur pemantauan, dan perlindungan informasi. Langkah tersebut diperlukan agar kewenangan aparat tetap digunakan sesuai tujuan hukum dan tidak kembali disalahgunakan.
