“Perintah Bapak Presiden adalah melakukan efisiensi besar-besaran tanpa mengurangi tujuan utama program. Yang diperbaiki adalah tata kelolanya agar manfaatnya semakin optimal bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan Kementerian Keuangan juga memperkuat mekanisme pemantauan terhadap pelaksanaan MBG di daerah melalui koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) sehingga setiap temuan di lapangan dapat segera ditindaklanjuti sebagai bagian dari proses penyempurnaan program.
Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI **Muhammad Qodari** mengatakan masyarakat tidak perlu mudah terpengaruh oleh narasi yang menggiring opini seolah-olah program mengalami kegagalan secara menyeluruh. Menurutnya, setiap program nasional berskala besar pasti menghadapi tantangan implementasi yang harus diselesaikan melalui evaluasi dan perbaikan secara bertahap.
“Yang dilakukan pemerintah adalah memperbaiki berbagai kekurangan sehingga pelaksanaan program semakin efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat,” katanya.
Di sisi lain, pemerintah bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga terus memperkuat tata kelola Program MBG melalui penyusunan rencana aksi, pendampingan, serta monitoring terhadap implementasi berbagai rekomendasi hasil kajian. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan penyelenggaraan program berlangsung secara transparan, akuntabel, dan profesional.
