Wali Kota juga membagikan pengalaman terkait penanganan konflik pembangunan rumah ibadah di Kota Kupang yang belum mengantongi izin lengkap.
Ia memastikan bahwa kebijakan yang diambil bersifat adil dan tidak diskriminatif. Menurutnya, pendekatan persuasif dan dialogis menjadi kunci utama untuk meredam potensi konflik yang lebih luas di tengah masyarakat.
Wali Kota menjelaskan bahwa pemerintah daerah mengambil langkah tegas namun menyejukkan, dengan menghentikan sementara pembangunan hingga seluruh perizinan dilengkapi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah juga melakukan mitigasi dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), organisasi kepemudaan, serta aparat kewilayahan guna mencegah aksi anarkis dan menjaga situasi tetap kondusif.
“Kami lembut dalam cara, tetapi tegas pada tujuan. Aturan tetap menjadi panglima tertinggi, namun pendekatan kemanusiaan dan dialog harus selalu dikedepankan,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa kebijakan tersebut diterapkan secara adil dan konsisten tanpa membedakan latar belakang agama, sehingga mampu menumbuhkan rasa keadilan dan kepercayaan di tengah masyarakat.
Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, juga menegaskan peran pemerintah daerah sebagai bagian dari negara dalam menjaga harmoni, toleransi, dan kerukunan antarumat beragama. Kehadiran negara, baik pemerintah pusat maupun daerah, merupakan tanggung jawab konstitusional untuk melindungi seluruh warga secara adil dan tanpa diskriminasi, serta mencegah potensi konflik sosial.
