“Anggaran ini diketuk satu tahun sebelumnya, saat saya belum menjabat. Ketika kami masuk, anggaran sudah final dan ruang untuk pergeseran sangat terbatas,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa pada tahun berjalan, pemerintah pusat hingga daerah menghadapi kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada seluruh tingkatan pemerintahan, termasuk Pemerintah Kota Kupang. Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk melakukan penghematan pada berbagai pos belanja.
“Kami mendapat instruksi efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Provinsi, kabupaten, dan kota semuanya harus melakukan pemotongan,” ujarnya.
Dalam situasi keterbatasan tersebut, Pemerintah Kota Kupang memilih melakukan penghematan pada belanja operasional pemerintahan, seperti alat tulis kantor, perjalanan dinas, serta pengadaan kendaraan dinas. Bahkan, Wali Kota Kupang dan Wakil Wali Kota memutuskan untuk tidak mengganti kendaraan dinas baru sebagai bentuk penghematan.
“Yang harus dipotong itu pemerintah, bukan atlet. Saya tidak mau tahu caranya bagaimana, bonus ini tidak boleh dikurangi. Pemerintah yang harus berkorban,” tegasnya.
Wali Kota Kupang menegaskan bahwa bonus yang diberikan kepada atlet dan seluruh unsur pendukung merupakan bentuk penghargaan dan rasa hormat pemerintah atas prestasi yang telah mengharumkan nama Kota Kupang dan Provinsi NTT di tingkat nasional. Namun demikian, ia juga menyampaikan permohonan maaf apabila nominal bonus dinilai belum maksimal akibat keterbatasan fiskal daerah.
