Menurutnya, DPRD dan Pemerintah Kota Kupang memiliki peran serta tanggung jawab yang berbeda, tetapi mengemban amanah yang sama, yakni memperjuangkan kepentingan masyarakat. Karena itu, perbedaan pandangan hendaknya menjadi bagian dari proses demokrasi yang sehat melalui dialog terbuka, kritik konstruktif, dan kemauan untuk saling mendengarkan.
“Keberhasilan pemerintahan bukan semata-mata diukur dari banyaknya rapat, program, atau dokumen yang dihasilkan, melainkan dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat, mulai dari pelayanan yang semakin mudah, lingkungan yang semakin bersih, ekonomi keluarga yang semakin kuat, hingga kehidupan warga yang semakin sejahtera,” tegasnya.
Ia menambahkan, ukuran keberhasilan bukan hanya terletak pada keputusan yang dihasilkan di ruang sidang, tetapi juga pada dampak nyata setelah keputusan tersebut dilaksanakan.
Memasuki Masa Persidangan I Tahun 2026/2027, Serena mengajak seluruh pihak untuk memperkuat sinergi dalam perencanaan dan penganggaran daerah agar semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Setiap rupiah anggaran, katanya, harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan tepat manfaat.
Selain itu, setiap program pembangunan perlu memiliki tujuan yang jelas, hasil yang terukur, serta keberpihakan nyata kepada masyarakat, khususnya kelompok yang paling membutuhkan perhatian pemerintah.
