Pemeriksaan terhadap volume bangunan, kualitas material, serta lokasi sumber material menjadi bagian penting dalam mengungkap apakah pelaksanaan proyek telah sesuai dengan perencanaan dan ketentuan kontrak.
Dengan turunnya langsung tim Pidsus Kejati NTT ke lokasi, masyarakat Malaka tentu berharap proses penyidikan berjalan transparan, profesional, dan tuntas.
Publik juga menantikan penjelasan mengenai hasil pemeriksaan fisik, asal-usul material, hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran sekitar Rp12 miliar dalam pembangunan kedua tanggul tersebut.
Kasus ini menjadi perhatian masyarakat karena menyangkut penggunaan uang negara dan pembangunan infrastruktur yang seharusnya memberikan perlindungan serta manfaat nyata bagi warga.
Awak media masih berupaya memperoleh konfirmasi lebih lanjut dari PPK Devis, Kontraktor dan Kepala Dinas PU Kabupaten Malaka, maupun pihak-pihak terkait mengenai jarak pengambilan material, sumber material, serta hasil pelaksanaan pekerjaan kedua proyek tersebut.
Untuk diketahui, Tanggul Naimana Dukerjakan oleh:
CV. Uma Besi (beralamat di Dusun Manumuti, RT 001/RW 001, Desa Naimana, Kecamatan Malaka Tengah).
• Lingkup Pekerjaan: Pembangunan tanggul darurat dari Desa Naimana hingga Motaain (dengan panjang sekitar 1.600 meter di Desa Naimana).
• Sumber Anggaran: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui dana Belanja Tak Terduga (BTT).
• Nilai Kontrak: Rp7.726.310.360 (sekitar Rp7,7 miliar).
• Masa Pelaksanaan: 120 hari kalender (5 Juni – 2 Oktober 2025), dilanjutkan masa pemeliharaan hingga 31 Maret 2026.
• Status Proyek: Proyek ini telah selesai dan dilakukan Provisional Hand Over (PHO), namun belakangan proyek tanggul di Malaka ini menjadi sorotan serta masuk dalam proses penyelidikan/penyidikan dugaan tindak pidana korupsi oleh pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT.(tim)
