“Satgas pencegahan TPPO harus kuat, bukan hanya ada di atas kertas. Harus diberi kewenangan dan dukungan anggaran agar bisa bekerja efektif, termasuk di bandara dan pelabuhan,” tegasnya.
Wali Kota juga mendorong penguatan edukasi hingga tingkat kelurahan melalui kolaborasi dengan Imigrasi, termasuk pemanfaatan Petugas Imigrasi Pembina Desa/Kelurahan untuk melakukan sosialisasi bahaya TPPO dan migrasi non-prosedural secara langsung kepada masyarakat.
Lebih lanjut, Pemerintah Kota Kupang menyatakan kesiapan mendukung program pemberdayaan bagi pekerja migran yang kembali ke daerah, agar tidak kembali terjebak dalam pola migrasi berisiko. Program tersebut mencakup pelatihan keterampilan, pendampingan psikologis, serta penguatan komunitas purna PMI.
Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang, Ma’mum, SE., M.Si, menyambut baik komitmen kolaborasi tersebut. Ia menyampaikan kesiapan Kantor Imigrasi untuk menghadirkan layanan berkala di MPP, program jemput bola pembuatan paspor, serta layanan khusus bagi ASN dan masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, Ma’mum juga memaparkan sejumlah program unggulan Kantor Imigrasi Kupang, di antaranya Paspor Simpatik dan Eazy Passport.
Dalam rangka Memperingati Hari Bhakti Imigrasi ke-75, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang kembali melaksanakan program Paspor Simpatik yang digelar setiap hari Sabtu, mulai 11 hingga 25 Januari 2025. Program ini memberikan kemudahan akses layanan pembuatan paspor bagi masyarakat dengan memanfaatkan waktu libur.
