Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN), Satyawan Pudyatmoko, menyampaikan bahwa penguatan peran desa menjadi bagian penting dari strategi pencegahan. Pemerintah memprioritaskan pemetaan wilayah rawan, inventarisasi infrastruktur pembasahan, serta perbaikan sekat kanal dan sumur bor, khususnya di kawasan gambut kritis.
“Salah satu prioritas kami adalah memperkuat peran desa sebagai ujung tombak pengendalian karhutla melalui pemetaan wilayah prioritas, inventarisasi dan perbaikan infrastruktur pembasahan gambut, termasuk sekat kanal dan sumur bor, khususnya pada kawasan gambut kritis,” ujar Satyawan.
Penguatan infrastruktur tata air juga menjadi perhatian pemerintah. KLH/BPLH mencatat telah terbangun 34.989 sekat kanal pada areal gambut yang dikelola 314 perusahaan. Di kawasan masyarakat, kawasan hutan, dan wilayah penyangga terdapat 8.857 sekat kanal, dengan kebutuhan tambahan sekitar 17.394 unit untuk mengoptimalkan fungsi hidrologi gambut.
Melalui pembasahan berkelanjutan, pengawasan konsesi, dan keterlibatan masyarakat desa, pemerintah berupaya mengubah penanganan karhutla dari yang semula berfokus pada pemadaman menjadi pencegahan sejak dini. Langkah ini diharapkan dapat menekan risiko kebakaran berulang, melindungi kesehatan masyarakat, serta menjaga kelestarian ekosistem gambut.(*)
