Hasil evaluasi kemudian dibahas bersama lebih dari 400 perusahaan pemegang konsesi di Jakarta. KLH/BPLH meminta pelaku usaha memperkuat cadangan air, membangun sekat kanal dan embung, meningkatkan infrastruktur rewetting, serta memperkuat koordinasi pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam menghadapi kondisi darurat.
Dari sisi infrastruktur, pada areal gambut sekitar 4,15 juta hektare yang dikelola 314 perusahaan telah dibangun 34.989 unit sekat kanal. Sementara itu, kawasan masyarakat, hutan, dan wilayah penyangga memiliki 8.857 unit sekat kanal, dengan kebutuhan tambahan yang masih diidentifikasi mencapai sekitar 17.394 unit.
Upaya Indonesia tersebut turut mendapat perhatian Bank Dunia. Lead Environment Specialist World Bank Franka Braun menilai langkah restorasi gambut dan pencegahan kebakaran di Indonesia menunjukkan perkembangan positif.
“Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dan bahkan menjadi salah satu negara terdepan di dunia dalam upaya restorasi lahan gambut dan pencegahan kebakaran, dan kami mendukung Kementerian Lingkungan Hidup dalam upaya tersebut,” ungkap Franka.
Pengawasan juga diperkuat melalui pemantauan hidrologi gambut dan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER). Tercatat 413 perusahaan telah menginventarisasi karakteristik ekosistem gambut, 379 perusahaan masuk pemantauan PROPER, dan 319 perusahaan memiliki dokumen pemulihan fungsi ekosistem gambut. Pemerintah berharap langkah terpadu ini meningkatkan kepatuhan perusahaan sekaligus memperkuat perlindungan gambut dari ancaman karhutla. (*)
