Jakarta — Pemerintah terus mendorong penguatan sektor peternakan nasional melalui pembangunan ekosistem peternakan terintegrasi dari hulu hingga hilir. Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan ketahanan pangan serta menjamin ketersediaan ayam, telur, dan susu bagi masyarakat. Pada tahap awal, pengembangan ekosistem peternakan akan dilaksanakan di lima wilayah.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa program tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat industri peternakan nasional. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp17 triliun untuk mendukung pengembangan ekosistem peternakan di sejumlah daerah.
“Lima pabrik pakan, DOC dan seterusnya itu selesai tahun depan. Insyaallah lima ini diresmikan tahun depan,” ujar Amran.
Pembangunan tahap awal ekosistem peternakan akan dipusatkan di Lampung, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Gorontalo. Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp2,2 triliun untuk merealisasikan pembangunan di kelima kawasan tersebut.
Amran menjelaskan bahwa pembangunan di lima wilayah itu tengah dipercepat dengan target penyelesaian pada 2027. Menurutnya, seluruh proses administrasi dan dukungan anggaran telah rampung sehingga pembangunan fisik dapat segera dipercepat.
“Sudah bor-bor. Targetnya tahun depan selesai. Administrasinya sudah selesai, anggarannya juga sudah selesai. Yang penting selesai dulu,” tambahnya.
Pengembangan tersebut mencakup penguatan produksi, penyediaan pakan dan DOC, budidaya, hingga pengolahan serta distribusi hasil peternakan. Integrasi hulu-hilir diharapkan meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat rantai pasok protein hewani nasional.
Di sisi lain, PT Perkebunan Nusantara I (Persero) menyiapkan lahan seluas 31 hektare di Desa Mappesangka, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, untuk mendukung program Hilirisasi Ayam Terintegrasi (HAT). Langkah tersebut menjadi bagian dari sinergi BUMN dalam memperkuat ekosistem pangan dan pemenuhan protein hewani di Indonesia Timur.
”Peran PTPN I tidak berhenti pada penyediaan lahan, tetapi juga mendorong pemanfaatan aset perkebunan agar memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah. Kami memastikan lokasi terbebas dari konflik, legalitas aman, serta tidak tumpang tindih dengan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B),” ujar Direktur Utama PTPN I, Abdul Rivai Ras.
Pembangunan peternakan terintegrasi diharapkan turut membuka peluang ekonomi daerah melalui aktivitas penyediaan sarana produksi, budidaya, pengolahan, hingga pemasaran. Dengan penguatan ekosistem dari hulu hingga hilir, kapasitas produksi dan ketersediaan protein hewani diharapkan semakin terjaga. (*)
