Oleh: Indah Prameswari)*
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus menjadi tantangan serius bagi Indonesia karena dampaknya menjalar ke kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, kelestarian lingkungan, dan hubungan dengan negara tetangga. Kabut asap yang berulang menunjukkan bahwa penanganan bencana ekologis membutuhkan pendekatan yang lebih terencana, terutama melalui pencegahan, penguasaan teknologi, dan penegakan aturan secara konsisten.
Persoalan karhutla memiliki karakteristik yang kompleks, khususnya pada kawasan gambut yang mudah terbakar ketika mengalami kekeringan dan sulit dipadamkan apabila api menjalar ke lapisan bawah permukaan. Karena itu, kebijakan yang efektif perlu menggabungkan pengetahuan ilmiah, kesiapan aparat, partisipasi masyarakat, dan pengelolaan ekosistem agar penanganan tidak terus berulang sebagai respons darurat tahunan.
Presiden Prabowo Subianto menunjukkan pendekatan yang menempatkan keahlian ilmiah sebagai bagian penting dalam merumuskan solusi penanganan karhutla. Dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Presiden Prabowo mengatakan perlunya masukan profesor dan pakar untuk mencari pendekatan penanganan asap sekaligus menekankan pencegahan yang presisi hingga tingkat desa.
Langkah tersebut penting karena keputusan pemerintah perlu mempertimbangkan karakteristik lahan, pola cuaca, sumber api, dan kemampuan pemadaman di setiap wilayah. Keterlibatan akademisi membuka ruang bagi evaluasi kebijakan berdasarkan bukti, sehingga teknologi dan anggaran dapat diarahkan pada intervensi yang paling dibutuhkan.
Pendekatan berbasis ilmu pengetahuan juga harus menghasilkan kebijakan yang dapat dilaksanakan secara konkret, mulai dari mendeteksi titik panas hingga mengurangi kerentanan ekosistem gambut. Pemerintah perlu memastikan hasil diskusi dengan para ahli diterjemahkan menjadi pembagian tanggung jawab, target pencegahan, dan indikator keberhasilan yang dapat dievaluasi secara berkala.
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Arif Satria, menyampaikan bahwa lembaganya diminta mendukung penguatan deteksi dini dan pemantauan titik panas, termasuk melalui pemanfaatan kecerdasan buatan. Ia mengungkapkan, pembahasan bersama Presiden Prabowo juga mencakup pencegahan berbasis desa serta pengembangan alternatif ekonomi bagi masyarakat yang hidup di sekitar kawasan gambut.
Pemanfaatan teknologi dapat mempercepat identifikasi wilayah berisiko dan membantu petugas menentukan prioritas penanganan sebelum api meluas. Namun, sistem deteksi hanya akan efektif apabila informasi yang dihasilkan segera ditindaklanjuti oleh petugas lapangan, didukung jaringan komunikasi yang memadai, serta dilengkapi sarana pemadaman yang sesuai dengan kondisi geografis.
Penguatan kelembagaan menjadi bagian penting dari upaya tersebut, terutama karena pengelolaan gambut berkaitan dengan kepentingan lingkungan, ekonomi, dan kehidupan masyarakat. Keputusan Presiden untuk membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) menunjukkan arah kebijakan yang menempatkan pencegahan dan pengelolaan ekosistem sebagai agenda strategis.
Badan tersebut dirancang untuk memperkuat pencegahan karhutla, terutama pada kawasan gambut, dengan dukungan ilmuwan dan tenaga profesional. Peran kelembagaan ini perlu dirumuskan secara jelas agar koordinasinya dengan kementerian, pemerintah daerah, lembaga riset, dan aparat penegak hukum tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan.
Di tingkat masyarakat, pencegahan memerlukan pemahaman bahwa pembukaan lahan dengan cara membakar dapat menimbulkan kerugian yang jauh melampaui manfaat jangka pendeknya. Edukasi harus disertai pilihan praktis, seperti bantuan peralatan pembukaan lahan tanpa pembakaran dan pengembangan komoditas yang sesuai dengan karakteristik lingkungan setempat.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menekankan perlunya mitigasi lintas sektor agar karhutla tidak terus berulang setiap tahun. Prasetyo menjelaskan bahwa pemerintah mempertimbangkan edukasi sejak dini, penyediaan sarana pemadaman, serta integrasi materi bahaya karhutla ke dalam pembelajaran di sekolah dan pendidikan agama.
Langkah edukasi tersebut perlu dihubungkan dengan pengawasan terhadap perusahaan yang beroperasi di kawasan rawan kebakaran. Kepatuhan terhadap kewajiban pencegahan, ketersediaan sarana pemadaman, dan penindakan terhadap pelanggaran harus berjalan seiring agar tanggung jawab perlindungan lingkungan tidak dibebankan kepada masyarakat kecil semata.
Pemerintah daerah juga memegang peran penting karena merekalah yang paling dekat dengan kondisi lapangan dan masyarakat di wilayah rawan. Posko siaga, kelompok masyarakat peduli api, patroli terpadu, serta koordinasi dengan aparat desa perlu diperkuat agar respons dapat dilakukan sebelum kebakaran berkembang menjadi bencana besar.
Selain itu, evaluasi kebijakan karhutla perlu dilakukan secara berkala dengan mengukur penurunan titik kebakaran, kecepatan respons petugas, dan keberhasilan pemulihan lahan gambut. Hasil evaluasi tersebut dapat menjadi dasar untuk memperbaiki strategi pencegahan sekaligus memastikan bahwa keterlibatan pakar menghasilkan perubahan nyata yang dirasakan masyarakat.
Prabowo menggandeng pakar untuk memperluas dasar pengetahuan dalam penanganan karhutla, tetapi keberhasilan pendekatan ini akan ditentukan oleh konsistensi pelaksanaannya di lapangan. Rekomendasi ilmiah perlu diikuti anggaran yang memadai, pembagian tugas yang jelas, pengawasan yang tegas, dan evaluasi terbuka atas hasil kebijakan.
Karhutla dapat ditekan apabila pencegahan ditempatkan sebagai prioritas bersama, didukung teknologi yang tepat, kelembagaan yang efektif, dan masyarakat yang memperoleh alternatif ekonomi berkelanjutan. Dengan menyatukan keahlian ilmiah dan tindakan nyata hingga tingkat desa, Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk melindungi lingkungan, menjaga kesehatan publik, serta mengurangi kerugian akibat kebakaran yang berulang.
)* Pengamat Isu Sosial
