Guru Besar Keamanan Pangan IPB University, Prof. Eko Hari Purnomo, menilai respons cepat pemerintah merupakan langkah penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program pemenuhan gizi nasional.
“Setiap dugaan keracunan pangan memang harus ditangani melalui investigasi ilmiah dan evaluasi menyeluruh. Penguatan standar keamanan pangan serta pengawasan berlapis menjadi kunci agar kualitas makanan tetap terjamin dan masyarakat terlindungi,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum Perhimpunan Dokter Gizi Medik Indonesia (PDGMI), Dr. Diana Sunardi, SpGK(K), menyampaikan bahwa pengendalian mutu pangan harus dilakukan secara konsisten mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, distribusi, hingga penyajian makanan kepada penerima manfaat.
“Program pemenuhan gizi membutuhkan standar keamanan pangan yang ketat. Evaluasi berkala dan kepatuhan terhadap prosedur higienitas menjadi faktor penting untuk memastikan makanan yang dikonsumsi benar-benar aman dan memenuhi kebutuhan gizi,” katanya.
Pemerintah menegaskan bahwa hasil investigasi akan menjadi dasar penyempurnaan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis secara nasional. Melalui penguatan standar keamanan pangan, peningkatan kapasitas pelaksana, serta pengawasan yang lebih ketat, pemerintah berkomitmen memastikan Program MBG tetap berjalan dengan aman, berkualitas, dan memberikan manfaat optimal bagi kesehatan generasi Indonesia.
