Sementara itu, Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah 3 Badan Gizi Nasional, Ranto, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya bagi kelompok sasaran prioritas.
Ia menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan program tersebut, aspek keamanan pangan serta kepatuhan terhadap standar higiene dan sanitasi menjadi syarat utama yang tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, Badan Gizi Nasional bertanggung jawab memastikan standar keamanan pangan pada setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi, salah satunya melalui penerapan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Ranto juga memaparkan perkembangan program secara nasional. Hingga saat ini jumlah SPPG di seluruh Indonesia telah mencapai sekitar 25 ribu unit. Sementara di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dari rencana pembangunan 585 dapur SPPG, saat ini telah berdiri 242 unit atau sekitar 42 persen, dan berdasarkan data BGN sebanyak 114 di antaranya telah memiliki SLHS atau hampir 50 persen.
Ia menegaskan bahwa Badan Gizi Nasional melalui Direktorat Penyediaan dan Penyaluran Wilayah 3 berkomitmen mendorong percepatan kepemilikan SLHS di seluruh SPPG melalui kolaborasi dan koordinasi strategis bersama Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan provinsi dan kabupaten/kota, Badan POM, serta para pemangku kepentingan lainnya. Targetnya, pada tahun 2026 seluruh SPPG di Provinsi NTT telah memiliki SLHS sehingga penyelenggaraan layanan Makan Bergizi Gratis dapat semakin berkualitas, higienis, dan terjamin keamanannya.
