Diskusi turut diwarnai berbagai pandangan kritis dari mahasiswa hukum terkait tata kelola kelembagaan BGN. Salah satu isu yang mencuat adalah pentingnya memastikan struktur organisasi dan jabatan strategis diisi oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kapasitas yang memadai.
Di sisi lain, forum juga mengakui sejumlah dampak positif Program MBG, seperti kontribusi terhadap pemenuhan gizi peserta didik serta penciptaan peluang ekonomi dan lapangan kerja baru, khususnya bagi generasi muda.
Sementara itu, Ketua BEM STIKUM, Nayu Ester Tefu, menegaskan bahwa mahasiswa pada prinsipnya mendukung program pemerintah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Namun, ia mengingatkan bahwa dukungan tersebut harus dibarengi dengan perbaikan tata kelola dan pengawasan yang kuat.
“Program MBG sangat baik dan memiliki manfaat besar bagi masyarakat. Namun, tata kelola dan pelaksanaannya perlu terus diperbaiki agar tujuan program dapat tercapai secara efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Melalui kegiatan ini, BEM STIKUM berharap mahasiswa hukum dapat terus berperan sebagai kelompok intelektual yang tidak hanya kritis terhadap kebijakan publik, tetapi juga mampu menawarkan solusi dan rekomendasi konstruktif demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan nasional yang berpihak pada masyarakat.(***)
